Pembangunan dengan jargon pertumbuhan telah melahirkan banyak persoalan. Yang paling berat adalah melebarnya kesenjangan antara masyarakat petani dipedesaan dengan masyarakat diperkotaan.

Untuk menghibur diri dengan kenyataan ini, penguasa (rezim Orba) selalu menggunakan teori trickle down effect (efek tetesan kebawah) sebagai alasan kebijakannya. Dikatakan bahwa kesejahteraan kelompok kaya diperkotaan akan menetes ke bawah ke kelompok miskin baik di kota maun di desa.

Sayangnya sampai Rezim Orde Baru diganti dengan rezim transisi dan sekarang rezim reformasi, tetesan itu tidak pernah ada. Bahkan cenderung yang dibawah terhisap keatas. Rekapitulasi perbankan misalnya, dimana masyarakat semuanya harus ikut menanggung akibat dari tingkah laku kelompok kaya diperkotaan.

Menyaksikan ini semua, jelas sekali bahwa kebijakan terhadap pertanian sangat mengarah ke kaum perkotaan. Misalnya dalam kebijakan ketahanan pangan dengan berorientasi pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau yang diterjemahkan dengan pangan dengan harga murah.

Dengan kebijakan pangan murah, pemerintah beranggapan dapat menekan inflasi tanpa memikirkan dampaknya terhadap keluarga petani yang notabene adalah bagian terbesar dari negri ini.

Petani hampir sepanjang masa menerima imbalan yang tidak memadai. Dalam dua masa panen tahun 2000 ini, petani selalu menerima harga dibawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga berkisar antara 700 s/d 900/kg untuk gabah kering. Padahal harga dasar yang ditetapkan adalah antara Rp. 1.020 sampai dengan Rp. 1.065/kg.

Rendahnya harga gabah yang diterima petani pada dua musim lalu mempunyai alasan yang sama, yaitu melimpahnya gabah dan beras dipasaran. Hal ini bisa dipahami bila saat panen raya dengan adanya hasil yang melimpah. Apalagi ditambah dengan banjir beras impor yang lebih murah dari beras lokal.

Lalu jika alasan itu pula yang diberlakukan untuk panen diantara dua panen raya tersebut, lalu kapan petani akan memperoleh harga yang layak?

Sulit memang menjadi petani. Dulu kita menolak tanam tebu karena harganya suka dimainkan. Sehingga kalau panen yang ada cuma rugi dan utang. Sekarang sudah bebas boleh menanam apa saja. Kita menanam padi, ketika panen harganya anjlok. Terus harus menanam apa?

Padahal, bila pemerintah konsekuen dan konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkannya, maka pemerintah dapat mengambil inisiatif membantu petani. Misalnya untuk menstabilkan harga pada tahun 2000 pemerintah dapat membeli sebanyak, katakanlah 10 juta ton gabah dengan harga Rp. 1.100/kg. Ini berarti untuk satu musim tanam pemerintah hanya menyediakan uang sebesar Rp. 11 trilyun. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan 37,9 trilyun untuk rekapitulasi perbankan.

Sayangnya hal ini tidak dilakukan. Brengseknya lagi, dana untuk menyerap gabah petani lewat kredit koperasi pangan sebesar 500 milyar pada musim panen bulan maret 2000 juga tidak disalurkan.

Jika melihat anggaran yang tercantum di APBN 2000, sama sekali tidak tergambar keinginan untuk menolong petani. Alokasi dana penyangga bahan pangan hanya 2 trilyun lebih. Padahal, sektor pertanian mempunyai kekuatan untuk “menolong” Indonesia. Pertanian adalah sektor yang tangguh dan kuat dalam menghadapi krisis ekonomi dan ini bisa dijadikan pemicu yang handal bagi bangsa ini untuk melakukan pemulihan ekonomi.
Kini pertanyaannya berpulang pada bangsa ini. Akankah membiarkan bagian terbesar bangsa ini terpinggirkan? Padahal dengan meningkatkan kesejahteraan petani, akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi lagi dikemudian hari. Karena merekalah mayoritas masyarakat yang ada di negara tercinta ini.
posted by Rully Syumanda

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.